Sering Sharing

            Sedangkan dalam pengertian terminlogi Barat, politik ialah cara dan upaya menangani masalah-masalah rakyat dengan seperangkat undang-undang untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah hal-hal yang merugikan bagi kepentingan manusia. (Salim Ali al-Bahnasawi, Wawasan Sistem Politik Islam [Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. I]). Dari pengertian tersebut jika kita membandingkanya, ternyata terdapat persamaan makna dan tujuan dari politik itu sendiri, baik yang beasal dari Islam maupun yang berasal dari budaya Barat. Dari definisi inilah kemudian kita berangkat untuk memahami apa yang dimaksud dengan Islam politik (kaitan anatar Islam dan kehidupan berpolitik).

Politik Islam atau sering disebut Islam politik ialah aktivitas politik sebagian umat Islam yang menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok. Pendukung perpolitikan ini belum tentu seluruh umat Islam (baca: pemeluk agama Islam). Karena itu, mereka dalam kategori politik dapat disebut sebagai kelompok politik Islam, juga menekankan simbolisme keagamaan dalam berpolitik, seperti menggunakan perlambang Islam, dan istilah-istilah keislaman dalam peraturan dasar organisasi, khittah perjuangan, serta wacana politik[15].

Politik Islam secara substansial merupakan penghadapan Islam dengan kekuasan dan negara yang melahirkan sikap dan perilaku (political behavior) serta budaya politik (political culture) yang berorientasi pada nilai-nilai Islam. Sikap perilaku serta budaya politik yang memakai kata sifat Islam, menurut Dr. Taufik Abdullah, bermula dari suatu keprihatinan moral dan doktrinal terhadap keutuhan komunitas spiritual Islam. Hal ini menjelaskan bahwa Islam sebagai sebuah agama tidaklah dapat dipisahkan dari negara dan bidang-bidang lainnya (syumulliyatul islam). Seperti firman Allah dalam Al-Qur'an yang artinya, "Tidak kami tinggal masalah sedikit pun dalam Al-Qur'an." Lebih dari itu, Islam tidak bisa dipisahkan dari kehidupan sosial-ekonomi dan politik. Terutama karena itu, ada yang berpendapat bahwa Islam itu sebenarnya mencakup negara--sesuatu yang kemudian dirumuskan dalam jargon "innal Islam dinun wa dawlah".

Al-Quran tidak memberikan suatu pola teori kenegaraan yang pasti dan kering yang harus diikuti oleh umat Islam di berbagai negeri. Alasannya adalah. Pertama, Al-Quran pada prinsipnya adalah petunjuk etika bagi manusia, ia bukanlah kitab ilmu politik. Kedua, sudah merupakan suatu kenyataan bila institusi-institusi sosio-politik dan organisasi manusia selalu berubah dari masa ke masa. Tujuan terpenting Al-Quran adalah agar nilai-nilai dan perintah-perintah etikanya dijunjung tinggi dan bersifat mengikat atas kegiatan-kegiatan sosio-politik umat manusia[19].

Inilah yang menjadi problema pertama Islam politik yang diwakili oleh partai-partai Islam di Indonesia. Banyak pihak baik itu kelompok naisonalis maupu  kelompok yang terang-terangan menyatakan dirinya sekuler menuding bahwa Islam politik adalah suatu pilihan dalam politik yang keliru, mereka menilai bahwa agama adalah masalah privat setiap orang dan urusan-urusan kenegaraan adalah masalah yang tidak diatur oleh agama apalagi untuk dicampuradukan.

Namun nampaknya kelompok-kelompok penentang itu lupa dengan sejarah bangsanya sendiri. sebagai contoh norma-norma etika dan moral, kebiasaan serta adat istiadat yang tidak bertentangan dengan ajaran Al-Quran dapat dibiarkan atau ditoleransi, dan dalam batas tertentu berangsur-angsur masuk menjadi bagian tradisi dalam kalangan umat Islam[20]. Masih ingat kita bagaimana dahulu dalam kedatangannya Islam ke Indonesia dengan cara yang damai mampu diterima di hampir seluruh kerajaan dan masyarakat di Indonesia. Dan hal yang menariknya dalah bahwa masuknya Islam tersebut tidak serta merta merubah tatanan masyarakat yang sudah ada dan menggantinya dengan nilai-nilai Islam secara keseluruhan.  Maka kenallah kita saat ini dengan penyebutan antara dua kelompok Islam di Indoneisa, yaitu Islam tradisional dan Islam modern.

Kaitannya dengan masalah politik dan hubungan vertikal masyarakat dan negara adalah ketika raja-raja saat itu dapat menerima Islam dan tidak hanya menjadikan Islam sebagai sesuatu yang sifatnya privat, mereka yang sebelumnya menganut sistem kerajaan Hindu-Budha dengan senang hati dan secara massal merubah sistem kenegaraannya menjadi kesultanan yang sarat dengan niali-nilai keislaman. Inilah sebagai bukti tersebut. Bagaimana dalam sejarah kenegaraan (saat itu masih berbentuk kerajaan) di Indonesia, nilai-nilai Islam pernah dijadikan pegangan dan sistim utama pemerintahan—seperti kerajaan Samudera Pasai, Demak, Mataram Baru, Gowa-Tallo, dan lain-lain--, sekaligus membantah keterangan kelompok penentang Islam politik (kebanyakan dari mereka adalah kelompok abangan) bahwa Islam tidak bisa disatukan dengan urusan kenegaraan (politik)

Pada umumnya para ilmuan menyebutkan dua faktor yang menyebaban terjadinya perubahan politik, yaitu konflik kepentingan dan gagasan atau nilai-nilai baru[21]. Islam dalam posisinya dalam pembahasan tersebut juga sedikit banyak bisa dikatakan sebagai gagasan dan nilai-nilai baru. Jelas menurut terori yang ada nilai-nilai baru ini mampu mendatangkan konflik dan itu terbukti dalam sejarahnya di Indonesia.

Selain problem yang berasal dari dikotomi santri abangan di kalangan umat Islam (dikotomi ini adalah konsekuensi logis dari proses islamisasi yang tidak merata di berbagai daerah nusantara serta perbedaan corak tantangan kultural yang dihadapi), politik Islam juga menghadapi problema yang berkembang dari adanya kemajemukan di kalangan kelompok Islam itu sendiri. Adalah suatu kenyataan yang tidak dapat dipungkiri bahwa kelompok politik Islam bukanlah merupakan suatu kelompok kepentingan tunggal. Hal ini ditandai oleh banyaknya partai-partai yang bermunculan di kalangan kelompok Islam, baik yang berdasarkan diri pada idiologi dan simbol keislaman maupun yang berbasis dukungan umat Islam.

Permasalahan yang kedua ini nampak nyata di kehidupan politik manakala sistem demokrasi parlementer berlangsung di tahun 1950an. Pada mulanya tampak berkembang suatu kerjasama yang cukup baik antara dua kekuatan utama dalam parlemen, yaitu antara Partai Nasional Indonesia dan Partai Islam Masjum, yang telah memungkinkan mereka bersama-sama memimpin pemerintahan, walaupun kabinet di dalam mana mereka berkoalisi sering berganti. Biasanya koalisi yang mereka pimpin itu didukung oleh sebuah kekuatan menengah di dalam parlemen, yaitu Partai Sosialis Indonesia (PSI) dan beberapa partai kecil seperti partai Khatolik dan Partai Keristen Indonesia[22]. Sering berganti-gantinnya kabinet ini banyak disebabkan juga oleh masaah konflik internal di dalam kelompok Islam politik yang memiliki cara pandang berbeda dan mulainya tergerus oleh kepentingan kekuasaan semata.

Gambaran lainnya yang menunjukan konflik antara Islam politik dan kelompok yang menetangnya—setidaknya dalam masalah dasar negara yang seharusnya digunakan--adalah pada saat koalisi PNI-Masjumi (April 1952-Juni 1953). Sejak permulaannya (kedua partai tersebut) memang merupakan mitra yang tidak bersemangat untuk bekerja sama. PNI semakin mencurigai motivasi-motivasi keagamaan dan beberapa pimpinan Masjumi dan mencari sekutu-sekutu untuk membantunya menunda pemilihan umum, karena merasa takut bahwa Masjumi mungkin akan meperoleh kemenagan yang sangat besar[23]. Begitu juga dalam Undang-Undang Sementara RI di dalam Pasal 18 yang berisi penjaminan kemerdekaan beragama di RI dirasakan oleh saudara-saudara sebangsa kita yang beragama Keristen belum cukup menjamin kemerdekaan beragama di negeri ini. Ternyata ada semacam keragu-raguan di kalangan anggota parlemen saat itu, terhadap sikap umat Islam, tentang kemerdekaan beragama di sini[24].

Selanjutnya pada era reformasi dewasa ini terdapat banyak partai Islam atau partai yang berbasis dukungan umat Islam, seperti Partai Persatuan Pembangnunan (PPP), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Umat Islam (PUI), Partai Masyumi Baru, Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Keadilan (PK), Partai Nahdhatul Ummat (PNU), Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan yang lainnya. Fenomena maraknya partai Islam dan partai berbasis dukungan umat Islam merupakan refleksi dari kemajemukan umat Islam dan keragaman kepentingan kelompok Islam.

Kelahiran partai-partai tersebut merupakan buah eforia politik yang tidak terelakkan dari proses reformasi. Proses reformasi yang terjadi memang memberikan angin segar kebebasan bagi warga negara untuk berserikat dan berkelompok yang selama 30 tahun telah terkungkung oleh kekuasaan absolut sentralistik. Namun yang mesti disadari dari merebaknaya partai-partai Islam tersebut adalah dua hal yang saling berkontradiksi. Pertama banyaknya partai Islam tersebut dinilai sebagai kemenagan Islam politik secara struktural dan penerimaannya dalam masyarakat. Terlihat bahwa cita-cita demokrasi terlebih masalah civil society dalam Islam akhirnya dapat berkembang pesat setelah lama terkukung dibawah rezim pemerintahan otoriter. Namun sebenarnya di sisi yang lain hal tersebut semakin menunjukan mudahnya umat Islam di Indonesia terpecah belah dan hal ini juga menunjukan semakin sulitnya sebuah partai Islam dapat memenangkan pertarungan di Pemilihan Umum (pemilu).

Perpecahan tersebut dapat dijelaskan dengan uraian bahwa pluralisme politik Islam merupakan refleksi dari pluralisme masyarakat Islam. Sedangkan pluralisme masyarakat Islam itu sendiri merupakan kensekuensi logis dari proses islamisasi di sebuah negara kepulauan, yang dari satu tempat ke tempat yang lain berbeda intensitasnya. Dalam konteks hubungan antardaerah yang tidak mudah di masa lampau, maka terbuka kemungkinan bagi berkembang kelompok atau organisasi Islam yang mempunyai ciri-ciri dan jati diri masing-masing. Kelompok yang kemudian mengkristal menjadi berbagai organisasi ini, selain mempunyai titik temu pandangan, juga mempunyai dimensi kultural tertentu yang membedakan dengan kelompok umat Islam lain. Pada tingkat tertentu, komitmen kultural ini telah mengembangkan rasa solidaritas kelompok di kalangan umat Islam yang mengalahkan rasa solidaritas keagamaan mereka.

Problema yang ketiga dalam hubungan Partai Politik Iskam sebagai sebuah civil society adalah dimensi kultural pada berbagai kelompok Islam mengakibatkan mereka sulit bersatu dalam kehidupan politik. Oleh karena itu, penggabungan partai-partai Islam ke dalam satu wadah tunggal nyaris menjadi utopia. Eksperimen pada masa Orde Lama melalui Masyumi, umpamanya, mengalami kegagalan dengan keluarnya NU dari PSII. Begitu juga eksperimen pada masa Orde Baru melalui fusi beberapa partai Islam: belum sepenuhnya berhasil mengkristalkan kepentingan unsur-unsur yang bersatu.

Politik Islam di Indonesia secara umum belum berhasil mencapai efektifitas politik. Salah satu pangkal efektifitas politik menurut Allan A. Samson adalah kepemimpinan. Kepemimpiman partai politik belum mampu memfungsikan partai sebagai medium artikulasi kepentingan politik umat Islam[25].

Di atas semua itu, problem mendasar poitik Islam adalah kesulitan untuk mewujudkan persatuan, baik dalam skala antar-partai-partai Islam maupun dalam skala intra-satu partai Islam. Partai Islam rentan terhadap konflik, dan konflik partai rentan terhadap rekayasa internal. Berbagai problem tersebut harus mampu diatasi oleh partai-partai Islam pada era reformasi dewasa ini. Adanya penggabungan secara menyeluruh mungkin tidak realistis, kecuali mungkin di antara partai-partai Islam yang berasal dari rumpun yang sama. Alternatif lain yang tersedia adalah koalisi, sehingga hanya ada beberapa partai Islam saja yang ikut dalam pemilu.

Sebelumnya pada situasi pra 90-an diakui sarat dengan isu politik yang mempertentangkan umat Islam dengan pemerintah. Peristiwa Tanjung Priok, Aceh, Lampung, Komando Jihad, peledakan Borobudur, dan yang lainnya telah memanaskan situasi. Peristiwa-peristiwa tersebut, sejak Orde Baru berdiri, mengukuhkan citra pertentangan antara umat Islam dengan pemerintah. Situasi ini pada gilirannya menjadikan organisasi Islam tidak berani "tampil" secara lantang menyuarakan aspirasinya.

Tetapi, situasi tersebut berangsur berubah pada pasca 90-an. Angin segar seakan bertiup sejuk ke tubuh umat Islam. ICMI terbentuk, Soeharto naik haji, jilbab dilegalisasi di sekolah menengah, lolosnya peradilan agama dan pendidikan nasional yang dinilai menguntungkan, pencabutan SDSB, pendirian BMI, serta suasana keberislaman kalangan birokrasi yang semakin kental, dan lain-lain yang menandai era baru: politik akomodasi, umat Islam yang selama ini dianggap sebagai rival kini tidak lagi. Tumbuh di kalangan pemerintah dan juga ABRI (pada waktu itu), bahwa pembangunan Indonesia tidak akan berhasil tanpa menyertakan umat Islam yang mayoritas, umat Islam harus dianggap sebagai mitra. Layaknya bola salju, era akomodasi ini bergulir deras dan cenderung besar, efeknya terasa, kini bukan tabu lagi umat Islam berbicara tentang aspirasi Islam. Di kalangan pemerintah juga tampak adanya upaya untuk "menyinggung" perasaan umat Islam. Demikian terus dalam beberapa tahun terakhir, proses "islamisasi" seakan berjalan lancar tanpa halangan.

Meski lahirnya Islam politik sebagai sebuah civil society di Indonesia belum berumur tua dan tidak secara banyak yang terang-terangan ingin mengganti ideologi negara dengan ideologi Islam, rasanya fungsi Islam politik dalam mendorong pembangunan civil society di Indonesia telah berlangsung baik. Segala hambatan dan tantangan yang ada belum bisa dijadikan kesimpulan apakah Islam politik dan civil society adalah sesuatu yang sesuai atau justru malah bertentangan. Tapi yang jelas dan perlu kita ambil pelajran adalah dengan sejarahnya yang panjang dan konteks masyarakat Indoneisa yang seperti ini mengindikasikan bahwa Islam politik adalah sebuah bagian yang tidak dapat dipisahkan, lebih daripada posisinya sebagai sebuah instrument demokrasi semata.