Sering Sharing

Mengenai asal usul orang Kanekes ada yang mengaitkannya dengan Kerajaan Padjajaran yang ketika itu takluk dibawah Kesultanan Banten, sehingga orang-orang yang tidak mau masuk agama Islam kemudian lari ke daerah pedalaman hutan di daerah Lebak Banten. Namun seorang bernama Van Tricht, dokter yang pernah melakukan riset kesehatan pada tahun 1928, menyangkal teori tersebut. Menurut dia, orang Kanekes adalah penduduk asli daerah Pegunungan Kandeng yang mempunyai daya tolak kuat terhadap pengaruh luar.[6] Orang Kanekes sendiri pun menolak jika dikatakan bahwa mereka berasal dari orang-orang pelarian dari Pajajaran—Ibu kota Kerajaan Sunda. Sementara itu, menurut Danasasmita dan Djatisunda orang Kanekes merupakan penduduk setempat yang dijadikan mandala' (kawasan suci) secara resmi oleh raja, karena penduduknya berkewajiban memelihara kabuyutan (tempat pemujaan leluhur atau nenek moyang), bukan agama Hindu atau Budha.[7]

Orang Kanekes atau orang Baduy/Badui[8] (selanjutnya dalam penulisan Makalah ini disebut orang kanekes saja) adalah suatu kelompok masyarakat adat Sunda di wilayah Pegunungan Kendeng, Kabupaten Lebak, Banten, berjarak sekitar 40 km dari kota Rangkasbitung. Bahasa yang mereka gunakan adalah Bahasa Sunda dialek Sunda–Banten. Populasi mereka sekitar 5.000 hingga 8.000 orang, dan mereka merupakan salah satu suku yang menerapkan isolasi dari dunia luar. Definisi isolasi ini bukan berarti orang Kanekes sama sekali tidak bersentuhan dengan orang luar atau sebaliknya, namun tertutup disini didefinisikan bahwa mereka memiliki aturan adat tertentu yang merasa ada patangan terhadap beberapa hal yang tidak boleh dilakukan, terkait pantangan dan pembagian macam orang Kanekes akan dibahas dalam sub-tema selanjutnya.

Orang Kanekes masih memiliki hubungan sejarah dengan orang Sunda. Penampilan fisik dan bahasa mereka mirip dengan orang-orang Sunda pada umumnya. Satu-satunya perbedaan adalah kepercayaan dan cara hidup mereka, orang Sunda umumnya telah terbuka dengan budaya dan interaksi dari luar serta menganut agama Islam, meski juga ada yang beragama Kristen, Budha, dan lain-lain. Jadi dapat disimpulkan bahwa, orang Kanekes menutup diri dari pengaruh dunia luar dan secara ketat menjaga cara hidup mereka yang tradisional, sedangkan orang Sunda lebih terbuka kepada pengaruh asing dan mayoritas memeluk Islam. Pertumbuhan populasi orang-orang Kanekes di antara orang Sunda mungkin merupakan faktor non religius yang paling penting dalam sejarah mereka, sebab sampai saat ini pertumbuhannya populasinya tersebut terus meningkat dari sebelumnya.[9]

Bagi sebagian kalangan masyarakat yang baru mendengar atau mengenal suku badui dan orang-orang Kanekes, mungkin akan menjadi rancu ketika melihat kenyataannya ada orang Kanekes yang hidup di kota-kota dan berbaur dengan masyarakat umum di luar daerah Desa Kanekes, baik sebagai pedagang atau telah mengenyam pendidikan formal sampai pada tahap yang tinggi. Untuk menghindari hal tersebut maka perlu terlebih dahulu melakukan identifikasi pembedaan anatara orang Kanekes yang sudah membaur dengan yang masih memegang teguh nilai adat. Sebenarnya masyarakat Kanekes secara umum terbagi menjadi tiga kelompok yaitu tangtu, panamping, dan dangka.[10] Kelompok tangtu adalah kelompok yang dikenal sebagai Kanekes Dalam (Baduy Dalam), yang paling ketat mengikuti adat, yaitu warga yang tinggal di tiga kampung: Cibeo, Cikertawana, dan Cikeusik. Ciri khas Orang Kanekes Dalam adalah pakaiannya berwarna putih alami dan biru tua serta memakai ikat kepala putih. Mereka dilarang secara adat untuk bertemu dengan orang asing (non WNI).

Kelompok masyarakat kedua yang disebut panamping adalah mereka yang dikenal sebagai Kanekes Luar (Baduy Luar), yang tinggal di berbagai kampung yang tersebar mengelilingi wilayah Kanekes Dalam, seperti Cikadu, Kaduketuk, Kadukolot, Gajeboh, Cisagu, dan lain sebagainya. Masyarakat Kanekes Luar berciri khas mengenakan pakaian dan ikat kepala berwarna hitam. Kanekes Luar merupakan orang-orang yang telah keluar dari adat dan wilayah Kanekes Dalam. Ada beberapa hal yang menyebabkan dikeluarkannya warga Kanekes Dalam ke Kanekes Luar: mereka telah melanggar adat masyarakat Kanekes Dalam, berkeinginan untuk keluar dari Kanekes Dalam, menikah dengan anggota Kanekes Luar. Ciri-ciri masyarakat orang Kanekes Luar

Apabila Kanekes Dalam dan Kanekes Luar tinggal di wilayah Kanekes, maka "Kanekes Dangka" tinggal di luar wilayah Kanekes, dan pada saat ini tinggal 2 kampung yang tersisa, yaitu Padawaras (Cibengkung) dan Sirahdayeuh (Cihandam). Kampung Dangka tersebut berfungsi sebagai semacam buffer zone atas pengaruh dari luar.[12]

Pada saat ini orang luar yang mengunjungi wilayah Kanekes semakin meningkat sampai dengan ratusan orang setiap kali kunjungan, biasanya merupakan remaja dari sekolah, mahasiswa, dan juga para pengunjung dewasa lainnya. Mereka menerima para pengunjung tersebut, bahkan untuk menginap satu malam, dengan ketentuan bahwa pengunjung menuruti adat-istiadat yang berlaku di sana. Aturan adat tersebut antara lain tidak boleh berfoto di wilayah Kanekes Dalam, tidak menggunakan sabun atau pasta gigi di sungai. Namun demikian, wilayah Kanekes tetap terlarang bagi orang asing (non-WNI). Beberapa wartawan asing yang mencoba masuk sampai sekarang selalu ditolak masuk. Selanjutnya dalam pembahasan makalah ini jika menyebut tentang ketertutupan orang Kanekes, maka hal itu merujuk pada identitas Urang Tangtu.

Sampai dengan pembahasan ini mungkin banyak orang yang masih bingung dengan apa yang disebut ”orang Kanekes sebagai kebudayaan yang tertutup”. Kadang kala mereka sangat anti dengan pengaruh luar dan seluruh kebudayan yang bukan dari hasil cipta dan karsa mereka akan mereka tolak. Bahkan di sisi yang lain ketika ada sanksi adat yang sangat keras terhadap orang-orang Kanekes yang melanggar peraturan, maka kesan yang timbul adalah bahwa mereka bukanlah suku yang biasa berkompromi dengan perbedaan dan kesalahan. Namun sampai hari ini kita tahu, wilayah hidup orang Kanekes sudah menjadi semacam daerah oebjek wisata yang terkenal di Banten, hampir setiap hari ramai dikunjungi orang-orang dengan tujuan yang berbeda, namun disaat itu pula sebenarnya kita sedang meelihat dualisme persepsi dan ketidakkonsistenan orang Kanekes dengan peraturan adatnya.

 Mungkin bisa dimaklumi jika yang dimaksud mereka terlihat terbuka ini hanyalah terbuka dalam artian menerima tamu yang datang kesana (silaturahmi), tapi apakah mungkin orang-orang yang datang tersebut tiap harinya dengan beragam tujuan tidak mengajarkan dan membawa pengaruh serta budaya apapun ?. Inilah salah satu awal pembahasan tentang politik identitas orang Kanekes, mereka mau menerima kunjungan wisatawan domestik yang datang kesana bahkan sampai dengan bermalam, namun disaat yang sama mereka masih menolak tata pemerintaan negara yang legal formal menurut UUD 1945, tidak berpartisipasi aktif dalam pembangunan, tidak memimiliki kartu identitas sebagai penduduk, dan menolak berbagai bentuk pendidikan formal termasuk pengetahuan tentang negara dan kewarganegaraan Indonesia.

Naiknya kebudayaan sebagai isu yang mendominasi debat-debat intelektual pada dekade awal abad milenium ini cukup mencengangkan dan menimbulkan pertanyaan baik di dunia akademis maupun praksis.[13] Begitu juga apa yang terjadi saat ini pada orang Kanekes. Keberadaan mereka bukanlah hanya soal adat saja, melainkan juga kemurnian darah dan segala keaslian aspek hidup mereka. Seperti Urang Tangtu yang selalu menikah dengan sesama Urang Tangtu, yaitu mereka yang tinggal di 3 kampung dalam (Cibeo, Cikartawana, dan Cikeusik). Bila salah satu dari mereka menikah dengan orang dari Panamping (Baduy Luar) maka Urang Tangtu itu harus keluar dari kampung Baduy Dalam. Walaupun yang Tangtu adalah lelakinya. Dengan begitu darah Tangtu tidak akan bisa dimasuki darah Panamping, apalagi yang bukan Urang Kanekes. Maka di Baduy banyak perkawinan yang masih terlalu dekat ikatan kekeluargaannya. Beberapa keturunan mereka menanggung akibat perkawinan sedarah itu; badan kerdil, daya tahan tubuh lemah, bahkan beberapa tidak berketurunan.

Pohon singkong, pohon albasia, dan beberapa pohon tidak dibolehkan ditanam di Baduy Dalam. Karena pohon-pohon itu bukan asli tanaman yang ada sejak dulu. Apabila pohon tersebut tumbuh tanpa sengaja ditanam, maka orang Tangtu akan mencabutnya. Bahkan ada petugas pengawas tanaman dari “Baresan Salapan” atau penegak adat di bawah Puun yang selalu mengoperasi tanaman-tanaman di 3 kampung Tangtu itu. Darah dan tanaman dari luar saja tidak diperbolehkan masuk, apalagi benda-benda ciptaan manusia yang tidak menyatu dengan alam Tangtu, misalnya radio.[14] Perkawinan dan tata adat seperti inilah yang menimbulkan masalah, bukan saja bagi kesehatan, namun dikhawatirkan menimbulkan sifat etnosentrisme yang berujung pada chauvinisme yang dengan sangat mudah akan menilai budaya lain adalah lebih buruk dari budaya sendiri, sehingga proses berhubungan dengan orang “luar” inilai sebagai bentuk kerendahan moral.

Padahal jika kita mau merujuk kembali pada konsep bangsa menurut Ernest Renan, maka seharusnya bangsa Indonesia dengan kemajemukan budaya serta sukunya tersebut dimaknai dengan suatu kesatuan solidaritas, kesatuan yang terdiri dari orang-orang yang saling merasa setiakawan satu sama lain, tetapi bangsa tidak tergantung pada kesamaan asal ras, suku bangsa[15], agama ataupun hal-hal lain yang sejenis, karena bangsa hanyalah merupakan suatu kesepakatan bersama. Untuk itu yang dimaksud dengan bangsa Indonesia adalah kesatuan solidaritas yang didasarkan atas perasaan kebangsaan Indonesia, yang berkehendak untuk hidup bersama di tanah air Indonesia sebagai suatu bangsa. Bagi orang Kanekes, mungkin konsep ini bertentangan dengan budaya dan apa yang mereka yakini selama ini, tapi yang perlu disikapi ketika hidup dalam keberagaman adalah menghargai konsepsi dan nila-nilai yang dianut oleh setiap suku yang ada tanpa terkecuali selama tidak mengganggu suku lain dan integritas nasional Indonesia. Selain itu, uapaya untuk terus mencerdaskan orang Kanekes dengan pendidikan formal harus terus dilakukan jika berpegang tegus pada tujuan dan cita-cita nasional tanpa berusaha untuk mengambil sikap konfrontasi dengan orang Kanekes. Sebab meskipun begitu, setidaknya keteguhan orang Kanekes pada adatnya tersebut juga punya nilai positif dalam rangkan menjaga identitas warganegara ketika identitas nasional dan individu sudah mulai kabur, tinggal sekarang yang dibangun adalah semangat untuk menerima semua budaya yang ada dalam kesatuan wilayah NKRI sebagai budaya dan identitas nasional.[16]

Masyarakat Kanekes mengenal dua sistem pemerintahan, yaitu sistem nasional, yang mengikuti aturan negara Indonesia, dan sistem adat yang mengikuti adat istiadat yang dipercaya masyarakat. Kedua sistem tersebut digabung atau diakulturasikan sedemikian rupa sehingga tidak terjadi benturan. Secara nasional, penduduk Kanekes dipimpin oleh kepala desa yang disebut sebagai jaro pamarentah, yang ada di bawah camat, sedangkan secara adat tunduk pada pimpinan adat Kanekes yang tertinggi, yaitu "Pu'un".[17] Pemimpin adat tertinggi dalam masyarakat Kanekes—Pu’un—ada di tiga kampung tangtu. Jabatan tersebut berlangsung turun-temurun, namun tidak otomatis dari bapak ke anak, melainkan dapat juga kerabat lainnya. Jangka waktu jabatan Pu'un tidak ditentukan, hanya berdasarkan pada kemampuan seseorang memegang jabatan tersebut. Meski begitu nilai dan budaya adat lebih mendominasi dan tata pemerintahan nasional masih kurang menarik perhatian mereka, sebab seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, orang Kanekes menilai segala sesuatu yang bersumber bukan dari budaya mereka adalah dilarang, bahkan sampai jenis tanaman pun tidak boleh sembarangan tumbuh dan dikomsumsi.

 Di tengah sistem pemerintahan adat yang seperti itu, sebenarnya juga ada yang disebut dengan jaro pamarentah, yaitu pimpinan suku yang secara adat bertugas sebagai penghubung antara masyarakat adat Kanekes dengan pemerintah nasional, yang dalam tugasnya dibantu oleh pangiwa, carik, dan kokolot lembur atau tetua kampung[18]. Hal ini jelas dilematis tidak hanya dalam hal identitas nasional orang-orang Kanekes—mereka membuka hubungan dengan pemerintahan nasional, namun tidak tunduk dan tidak taat pada aturan pemerintahan nasional tersebut seperti pemilu dan pendataan kependudukan—namun juga dalam hal kewarganegaraan sebagai orang yang tinggal dalam sebuah wilayah negera Indonesia.

Masalah yang belum selesai ini—tentang kewarganegaraan—rupanya jika dicermati dari definisi negara Indonesia, sangatlah merugikan orang-orang Kanekes sendiri. Mereka tidak terikat dengan UU pemerintahan dan UU lainnya yang ada di Indonesia secara formal, namun disaat itu juga negara punya kewajiban untuk melindungi dan memenuhi segala hak (keamanan, pendidikan, kesehatan, dll) dan kebutuhan warganegaranya. Pertanyaannya kemudian adalah apakah orang Kanekes ini merupakan bagian dari warga negara  Indonesia ?. Misalkan saja orang Kanekes ini ternyata dinilai bukan bagian dari warga negara karena secara konstitusi tidak tercatat dalam data kependudukan, maka dengan otomastis mereka kehilangan hak-hak seperti yang disebutkan sebelumnya. Hal ini dimaknai demikian sebab yang disebut dengan negara Indonesia yaitu suatu organisasi politik, suatu struktur politik dimana para warganegara adalah anggota dari organisasi politik besar tersebut. Keanggotaan dalam organisasi negara atau kewarganegaraan diatur oleh aturan hukum. Jadi undang-undanglah yang menyatakan apakah seseorang adalah warganegara Indonesia atau bukan.

Ketika permasalahan kewarganegaraan orang Kanekes sudah demikian dan dipahami secara bersama sebagai bagian dari politik identitas di Indonesia, maka selanjutnya perlu ada solusi guna menjembatani persepsi-persepsi yang kemudian timbul. Sulit jika memaksakan konsep warga negara kepada orang Kanekes menggunakan pearturan legal formal berdasarkan definisi negara Indonesia yang berlandaskan hukum. Kini yang bisa diberikan sebaga alternatif menyelesaikan permasalahan identitas diantaranya adalah dengan menggunakan konsep kebangsaan dan nasionalisme. Menurut Prof. Burhan Djabir Magenda[19], nasionalisme itu mesti dimiliki oleh bangsa yang multikultural seperti Indonesia ini. Hal ini bisa dibentuk oleh tokoh-tokoh berpengaruh di masa perjuangan dan awal kemerdekaan, seperti Soekarno dan Hatta (priode awal pembentukan negara). Dan masa setelahnya, ketika sudah tidak ada lagi founding fathers yang memersatukan rakyat, kecenderungannya sebuah bangsa akan mulai menghadapi permasalahn sosial. Maka agar masyarakat tidak terlalu lama terkukung oleh konsepsi ideologis masyarakat imajiner seperti yang diungkapkan oleh Benedict Anderson dan persoalan-persoalan dilematis dapat dibatasi lalu diredakan, dibutuhkan apa yang disebut oleh Geertz sebagai lembaga-lembaga pemersatu, yang rill keberadaannya dan diisi oleh masyarakat sendiri, sehingga bangsa tetap bertahan dan tidak terpecah belah. Itulah alasan kenapa sebuah institusi politik perlu dalam sebuah negara pada saat menangani permasalahan kewarganegaraan maupun konflik antar etnis. Dengan demikian, kita tidak akan lagi memperdebatkan kewarganegaraan dan identitas politik orang Kanekes, sebab identitas nasional dan perasaan sebagai satu bagian dari sebuah bangsa dapat tercipta jika masing-masing individunya saling menghargai, menerima keragaman, merasa satu bagian identitas nasional yang sama, dan memiliki tujuan kesejahteraan dalam hidup yang harmoni di tengah keberagaman.

---