Sering Sharing

Kelebihan sistem yang dekemukakan oleh Almond dalam kasus di Perancis ini sebenarnya tidak jauh beda dengan kelebihan yang dimiliki dari hasil revisinya terhadap sistem politik Easton, yaitu lebih menganggap bahwa lembaga-lembaga negara yang terdapat dalam struktur politik tidak bisa dipisahkan dari fungsinya masing-masing. Dalam hal ini yang menonjol adalah ketika akan menilai efektif tidaknya sebuh sistem berlangsung. Indikator utama yang biasanya digunakan adalah melihat bagaimana lembaga-lembaga yang ada berfungsi sesuai perannya. Ketika akan memperbandingkan dengan negara-negara lain maka akan sangat mudah dianalisa mana sistem yang berjalan dengan baik dan tidak. Di Perancis ketika UU pelarangan simbol-simbol agama diberlakan terlihat jelas bagaimana negara dalam hal ini pemerintah dan parlemen, tidak bertindak sendirian dalam proses penerapan UU tersebut. Memang secara umum proses perumusan rancangan UU lebih menjadi domainnya pemerintah, namun ketika keluaran dari ruang konversi tersebut sudah nampak (dalam bentuk UU) telihat lemabaga lain seperti penegak hukum, sekolah, bahkan keluarga juga melakukan fungsinya masing-masing, baik dalam rangka proses dukungan kembali, maupun tuntutan agar dihapuskannya UU yang dinilai diskriminatif. Itulah sebabnya lembaga dan fungsinya tidak bisa dipisahkan, karena terkadang lembaga-lembaag yang ada memiliki keterhubungan satu sama lain, logika, dan cara berfikirnya sendiri yang terkadang ada agenda lain dibalik itu semua.

Kelemahan analisis sistem Almond dalam kasus di Perancis adalah ketidakmampuannya menjelaskan bagaiman sebuah tuntutan dalam rangka menghasilkan peraturan yang menyangkut hajat hidup orang banyak lebih di dominasi oleh negara (pemerintah dan parlemen). Tuntutan dan dukungan yag seharusnya datang dari masyarakat secara langsung maupun tidak (melalui partai politik) justru lebih banyak berasal dari  negara. Dalam ranah output atau keluaran memang berjalan dengan baik jika dilihat dari produk hukum yang dihasilkan, penerapan, sampai dengan pengawasannya, bahkan dari keluaran tersebut berhasil menciptakan diskursus kembali di tengah masyarakat dan negara, apakah mendukung peraturan yang sudah dihasilkan atau justru timbul tuntutan baru agar segera dihapuskan. Pada ranah input atau masukan, sosialisasi berhasil dilakukan, namun terjadi ambiguitas dengan proses rekrutmen, agregasi kepentingan, dan komunikasi politik. Nampaknya ketiga hal yang disebutkan terakhir itu tidak sepenuhnya dapat diterapkan pada kasus UU pearangan simbol agama di Perancis. Jika dikatakan segregasi kepentingan terjadi memang benar, yaitu adanya pihak yang pro dan kontra, namun tidak ada segregasi yang berasal dari keragaman agama dan budaya yang ada. UU yang ada justru membuat mereka—unsur agama dan budaya tadi—bersatu ke dalam satu segmentasi yaitu pihak yang kontra. Komunikasi politik yang ada tidak ubahnya dengan yang terjadi pada sistem negara otoriter. Jangankan melakukan unjuk rasa terhadap pemerintah, kelompok Muslim secara jelas dilarang melakukan ibadah sholat jum’at di tempat umum, artikulasi tidak terwadahi oleh partai politik maupun keluarga, sebab UU tersebut juga bisa mempidanakan suami atau anggota keluarga lainnya yang menganjurkan penggunaan simbol-simbol keagamaan. Jadi jelas proses artikuasi di sini sebenarnya masih bersifat semu dan kapabilitas distributif yang diarapkan hadir membawa perbaikan nampaknya juga hanya menjadi jargon-jargon semata.