“Konstelasi Potensi di Perairan Selat Malaka: Konflik Indonesia, Malaysia, dan Singapura”

Prolog dan Perkembangan Geopolitik
…Posisi Indonesia yang berada di tengah-tengah jalur laut transportasi internasional, membuat jalur laut transportasi di Selat Malaka rawan konflik. Pasalnya, ditengah krisis global saat ini, berbagai negara berlomba-lomba menguasai akses ekonomi, khususnya energi...[1]

Dahulu kehidupan politik dan segala permasalahan yang melingkupinya lebih terfokuskan kepada hal-hal yang bersifat formal dan struktural, seperti kita pahami dalam pendekatan awal Ilmu Politik yang banyak membahas hal-hal yang berhubungan dengan lembaga dan pemerintahan negara. Kemudian dalam perjalanannya, lahir sebuah pendekatan baru (behavioral atau perilaku) yang melengkapi sekaligus mengkritisi pendekatan sebelumnya dengan menekankan pada aspek individu atau aktor di dalam kajian perpolitikan. Namun saat ini, permasalahan politik tidak lagi dipahami sebatas hubungan negara, masyarakat, dan interaksinya guna menghasilkan kebaikan bersama di dalam sebuah lingkup wilayah tertentu, ilmu politik telah menjadi sangat “menggelobal” melewati batas-batas negara dan perbedaan identitas kedaerahan.
Kajian tentang bumi dan wilayah beserta pengaruhnya terhadap kehidupan berpolitik telah sangat umum untuk terus dibicarakan, setidaknya ketika permasalahan kepentingan antara negara terjadi, seperti perang dunia pertama dan kedua. Walaupun sebenarnya kajian tentang wilayah dan potensi yang dimiliki bumi telah belangsung berabad-abad yang lalu, kajian ini akan terus relevan dibicarakan setidaknya selama masih ada asumsi-asumsi seperti pertumbuhan penduduk yang terus meningkat, ketersediaan sumber daya alam yang semakin menipis, dan perkembangan teknologi yang dapat memudahkan kerja hidup manusia.
Permasalahan antar negara saat ini yang berkaitan dengan teritorial dan batas negara tidak lagi berbentuk konfrontasi bersenjata seperti di masa awal abad ke 20. Permalahan antara negara saat ini terkesan lebih melalui cara-cara yang diplomatis dan elitis, namun sebenarnya potensi konlik yang lebih besar sewaktu-waktu tetaplah dapat terjadi. Adalah permasalah sumber daya dan energi yang biasanya menjadi alasan utama banyak negara-negara berselisih. Sebab, bagaimanapun juga energi akan terus menjadi yang diperjuangkan oleh banyak negara di dunia guna mempertahankan proses pembangunannya baik dari segi ekonomi maupun infrastruktur. Pembahasaan semacam inilah yang kemudian lebih terfokuskan lagi untuk dikaji dalam geopolitik, yaitu sebuah tema baru di dalam ilmu politik dan kehidupan bernegara yang menghubungkan aspek geografi dengan politik.
Sedikit melihat ke belakang tentang awal mula bangsa-bangsa di dunia khususnya bangsa Eropa dalam melakukan pelayaran samudera. Bangsa Inggris dan Spanyol telah lama mendalami dan mempelajari ilmu bumi serta aplikasi-aplikasi yang digunakan untuk menjelajahinya, meski sebenarnya pengetahuan tentang pernyataan bahwa bumi itu bulat dan dapat di layari datang jauh sebelumnya dari seorang yang bernama Galileo Galilei dan Nocolaus Copernicus dengan teori Heliosentrisnya. Niat dan usaha penjelasjahan ini tidak sebatas akan hausnya terhadap pengetahuan dan pembuktian semata, tapi juga dilandasi oleh motif-motif ekonomi dan kekuasaan yang kemudian lebih kita kenal dengan 3G (gold, glory, gospel). Dunia tidak lagi sebatas “aku” dan “kamu” dalam memahami wilayah, dunia telah mengglobal dewasa ini, kepentingan akan energi, sumber daya ekonomi dan akses menjadi perebutan bangsa-bangsa di dunia.
Bumi yang dua pertiganya adalah lautan, dewasa ini akan menjadi salah satu isu yang ramai dibicarakan ketika jumlah populasi manusia semakin meningkat dan transportsai darat semakin tidak efisien. Geopolitik kontemporer saat ini juga sudah mulai banyak menganalisa hal-hal yang terkait dengan teritorial dan permasalahan perbatasan, baik itu yang menggunakan pendekatan human cultural, ekonomi, maupun, fisik geografi[2]. Sebagai salah satu yang sekarang hangat dibicarakan terkait transportasi, kegiatan ekonomi, letak perbatasan dan konflik antar negara dalam lingkup perairan laut adalah mengenai kecenderungan terjadinya ekskalasi konflik di perairan selat Malaka yang melibatkan tiga negara, Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Malaka sebagai sebuah selat dan perairan strategis dunia dalam menghubungkan dunia belahan timur dan barat sebenarnya memiliki sejarah yang panjang terkait peran dan upaya penaklukannya (motif ekonomi).
Pernah tercatat dalam ingatan kita bahwa pada bulan April 1511 Portugis melakukan pelayaran dari Goa Portugsi menuju Malaka dengan kekuatan kira-kira 1.200 orang dan 17-18 kapal. Peperangan segera mulai setelah kedatangannya dan berlangsung terus menerus secara sporadis sepanjang bulan Juli dan sepanjang awal bulan Agustus.[3] Pengalaman tersebut menunjukan bahwa sejak dahulu Malaka adalah tenpat yang sering menjadi rebutan karena letak dan potensinya yang strategis. Di ujung pulau Sumatera pernah berdiri kerajaan Islam pertama di Nusantara, karajaan Samudera Pasai yang menjadi pintu gerbang perdagangan di selat Malaka. Bukan hanya itu, Samudera Pasai juga menjadi pusat penyebaran agama Islam di Nusantara melalui para pedagang dan pelayarannya ke pulau-pulau lainnya seperti Jawa, Sulawesi, dan Maluku, dan masih banyak lagi alasan-alasan kenapa selat Malaka sering menimbulkan konflik pada saat itu.
Permasalahan ini sebenarnya sangatlah kompleks dan dapat menyeret banyak negara lain di dalamnya, namun topik mengenai perseteruan tiga negara yang berbatasan langsung dengan selat Malaka—Indonesia, Malaysia, dan Singapura—Inilah yang kemudia penulis angkat untuk dikaji lebih mendalam guna dapat memahami konstelasi permasalahan sebenarnya yang terjadi di perarian selat Malaka dalam kaitannya dengan geopolitik dan strategi pertahanan nasional Indonesia. Kenapa demikian, selain karena ketiga negara tersebut berbatasan langsung dengan selat Malaka adalah, ternyata sejarah ketiga negara tersebut sangat erat dan ada andil selat Malaka di dalamnya.
Kerajaan Melayu yang menjadi cikal bakal negara Malaysia dahulu adalah kerajaan yang besar di sekitar selat Malaka. Temasek atau Singapura yang dahulu didirikan oleh Raffles sebagai bandar transit perdagangan internasional, sangat tergantung kelangsungan hidupnya dari aktifitas pelayaran dan perdagangan di selat tersebut. Dan untuk Indonesia, sudah sangat jelas kanapa alasannya tema makalah ini mengikutsertakan Indonesia. Dengan memahami gejala ekskalasi, potensi yang dimiliki, kepentingan masing-masing negara, dan peluang terjadinya konflik di selat Malaka, penulis akan berusaha menjelaskan bagaimana prospek dan solusi yang ditawarkan bagi ketiga negara tersebut dalam menciptakan lingkungan yang kondusif, aman, dan saling rukun satu sama lain.
Sebuah pernyataan di dalam kajian geopolitik yang mengatakan bahwa negara yang demokratis kurang cocok jika bentuk negaranya dalah negara maritim—disebabkan negara demokratis terlalu banyak pertimbangan pertimbangan-pertimbangan, sedangkan bagi sebuah negara maritim, keputusan cepat itu sangat diutamakan—agaknya kini ada benarnya. Indonesia yang sedang dalam masa transisi demokrasi dari pemerintahan sebelumnya yang bersifat otoriter, kini banyak menemui permasalahan yang berkaitan dengan daerah perairannya. Sebauh sindiran sering kali muncul, “negara maritim atau negara agraris”. Ini dilematis yang sering menghinggapi arah tujuan dan wawasan nusantara kita, dalam sejarahnya kita memang besar sebagai negara maritim—lihat kembali bagaimana Sriwijaya dan Majapahit memiliki luas kekuasaan yang besar pada perairan laut—namun penduduknya lebih mampu hidup dan lebih banyak menggantungkan pencahariannya pada masalah-masalah pertanian (agraris).
Tentang Selat Malaka: Potensi serta Permasalahannya
Selat Melaka—jalur laut sepanjang 900 KM di Asia Tenggara ini—adalah sebuah selat yang terletak di antara Semenanjung Malaysia (Thailand, Malaysia, Singapura) dan Pulau Sumatra (Indonesia). Secara umum selat Malaka memisahkan Semenanjung Malaysia (disebelah timur) dan Pulau Sumatra (disebelah barat). Selat Melaka jika dilhat lebih luas lagi akan nampak menghubungkan Samudera Pasifik di timur dan Samudera India di barat. Bahkan dari atas peta dan atlas, sesungguhnya selat ini menjadi seperti penghubung dunia belahan timur dan barat. Inilah yang membuat perananan selat Malaka tidak pernah sepi dari catatan sejarah. Bangsa-banga Eropa telah mengenal lama jalur ini, bahkan bangsa China dan Arab yang pada saat  itu menjadikan jalur ini sebagai “pasar” terbaiknya dan sering kali membuat pemukiaman-pemukiman, lalu lama-kelamaan menetap dan menjadi bagian dari masyarakat disana.[4]
Dari sisi pengamatan geografis, sebenarnya selat Malaka berdekatan pula dengan selat Banten—sekarang kebih dikenal sebagai selat Sunda—yang menghubungkan antara pulau Jawa dan Sumatera. Ketidaktenaran nama selat yang terakhir disebutkan ini bukanlah semata-mata karena sepi dari lalu lintas pelayaran dan perdagangan. Dahulu pada saat Batavia dan kerajaan Banten masih berkuasa, selat ini menjadi sangat ramai dan penting perannya sebagai pintu gerbang masuknya bangsa-bangsa asing ke Indonesia. Kita masih ingat, bahkan Belanda pun yang menjajah Indonesia lebih dari 300 tahun, pertama kali mendaratkan kakinya adalah di daerah Banten. Sebuah alasan yang mungkin dapat diterima kenapa selat Banten kurang diminati adalah karena terdapatnya sebuah gunung Api prasejarah yang terdapat di sana dan masih aktif, yaitu gunung Anak Krakatau, yang pada tahun 1883 pernah meletus sangat dahsyat.
Penjabaran lebih lanjut terkait sisi ekonomi yang dimilki selat Malaka, rupanya sudah sejak lama merupakan sebuah jalur penting yang menghubungkan Cina dan India, dan seringkali digunakan untuk tujuan perdagangan. Di era modern, Selat ini merupakan jalur antara Eropa, Terusan Suez, dan negara-negara penghasil minyak di Teluk Persia; serta pelabuhan-pelabuhan Asia Timur yang sibuk. Dari segi ekonomi dan strategis tersebut dapat kita lihat bahwa Selat Melaka merupakan salah satu jalur pelayaran terpenting di dunia, sama pentingnya seperti Terusan Suez atau Terusan Panama. Selat Melaka membentuk jalur pelayaran terusan antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik serta menghubungkan tiga dari negara-negara dengan jumlah penduduk terbesar di dunia: India, Indonesia dan Republik Rakyat Cina.
Seperti yang dikutip dari koran Tempo bahwa aktifitas perdagangan dunia 30-40% dari total mobilitas perdagangan dunia 50-60 ribu kapal setiap tahunnya lalu-lalang di sekitar selat Malaka. Bahkan jika dilakukan studi perbandingan transportasi perdaangan dengan lalu lintas pelayaran lainnya akan terlihat bahwa bahan energi yang berkutat di selat Malaka volumenya 3x terusan Suez dan 20x terusan Pamana. 11 juta barel minyak dan 2/3 LNG dunia diangkut kapal tanker setiap harinya termasuk sebagai pemasok 80% kebutuhan minyak Jepang, China, Korea dan Taiwan.
Melihat data-data potensi dan bagaimana selat Malaka punya peran besar dalam perekonomian, bukan hanya di Asia Tenggara dan Asia secara keseluruhan, namun jalur selat Malaka sudah seperti urat nadi perekonomian dunia. Jalur pasokan minyak dari Timur Tengah dan Teluk Persia ke Jepang dan Amerika Serikat, misalnya, sekitar 70% pelayarannya melewati perairan Indonesia. Karenanya sangat wajar bila berbagai negara berkepentingan mengamankan jalur pasokan minyak ini, termasuk di perairan nusantara, seperti, Selat Malaka, Selat Sunda, Selat Lombok, Selat Makasar, Selat Ombai Wetar, dan lain-lain.[5]
Inilah yang menjadi perhatian setidaknya tiga negara yang saling berbatasan di wilayahnya di selat Malaka. Bagi Singapura yang hanya sebuah negara kecil berbentuk pulau, pasti akan sangat waspada bila perekonomian di selat Malaka terganggu. Negara ini hidup dari usaha jasa transit kapal-kapal besar yang akan melewati selat Malaka, apalagi setelah dua daerah lainnya yaitu Johor (Malaysia) dan Batam (Indonesia) pertumbuhannya sebagai daerah transit dan kota industri dan jasa semakin pesat. Maka tidak heran jika Singapura sangat giat meningkatkat kapasitas pertahanan negaranya dengan terus memperbaharui alutsista yang dimiki dan sering melakukan latihan militer bersama guna mengatisipasi hal-hal yang tidak diinginkan mengingat tensi politik dan gesekan kepentingan di kawasan selat Malaka semakin meningkat.
Alhasil, dalam satu dekade terakhir tampak adanya upaya beberapa negara Asean telah melipatgandakan kekuatan militernya. Terutama Angkatan Laut dan Angkatan Udara.[6] Mengenai pengendalian pelayaran di kawasan Asia Tenggara dan juga hubungan antara Indonesia dan Singapura, hingga kini negara Kepala Singa itu tetap keras menolak usulan Indonesia untuk mengalihkan sebagian lalu lintas pelayaran kapal berukuran besar dari Selat Malaka ke Selat Lombok/Selat Makasar. Padahal jalur pelayaran di selat ini tidak hanya dipergunakan untuk armada niaga tetapi juga bagi kapal perang. Dan Indonesia tentu ikut terganggu bila kapal-kapal perang dari dua negara yang sedang bertikai berpapasan di perairan Indonesia.
Lain lagi jika persoalan konflik Indonesia dan Malaysia, kedua negara ini punya cerita panjang jika membicarakan perseteruan dan persaingan bilateral lainnya. Pada tahun 1960an presiden Soekarno pernah dengan sangat lantang menyatakan perang dengan Malaysia terkait posisi geopolitiknya yang dinilai hanya kepanjangan dari Nekolim (neo kolonialisme dan imperialisme). Jargon yang terkenal saat itu sampai sekarang “Ganyang Malaysia” seperti sudah menginternal di setiap warga negara Indonesia. Terakhir masalah Blok ambalat, perairan Tarakan, penjiplakan kebudayaan nasional, dan yang paling miris keluarnya dua pulau milik Indonesia yang kini menjadi miliki Malayasia, semakin meruncingkan tensi di perairan Malaka yang saat ini sedang dalam peningkatan atau ekskalasi.
Konflik dan Kepentingan Tiga Negara: Indonesia, Malaysia, dan Singapura
Potensi geografi strategis dan kekayaan ekonomi yang dapat dihasilkannya serta perannya sebagai jembatan emas dunia barat dan timur, saat ini bukanlah tanpa ancaman dan konflik. Diantara ketiga negara yang berbatasan langsung dengan selat Malaka pun hingga saat ini masih didera persoalan-persoalan bilateral maupun multilateral yang belum terselesaiakan. Kita masih ingat bagaimana dua pulau yang dimiliki Indonesia kini menjadi milik Malaysia, memang tidak berkaitan juga dengan selat Malaka, namun hal itu menunjukan bahwa masalah perbatasan dengan negara-negara tetanggga masih menjadi pekerjaan rumah dan hal yang rawan mengancam integritas sebuah bangsa.
Penentuan batas maritim Indonesia-Malaysia di beberapa bagian wilayah perairan Selat Malaka masih belum disepakati ke dua negara. Saat ini ada 12 pulau terluar yang paling rawan mamunculkan gesekan dan konflik dengan pihak luar.[7] Ketidakjelasan batas maritim tersebut sering menimbulkan friksi di lapangan antara petugas lapangan dan nelayan Indonesia dengan pihak Malaysia. Demikian pula dengan perbatasan darat di Kalimantan, beberapa titik batas belum tuntas disepakati oleh kedua belah pihak. Permasalahan lain antar kedua negara adalah masalah pelintas batas, penebangan kayu ilegal, dan penyelundupan.[8]  Kita masing sangat ingat ketika petugas dari kementrian Indonesia ditangkap oleh polisi Diraja Malaysia di dalam territorial Indonesia. Ini kelihatannya sederhana dan kasusnya pun diselesaikan secara baik-baik. Namun yang perlu menjadi perhatian adalah kasus ini menunjukan masih adanya persepsi yang berbeda tantang batas negara.
Begitu juga dengan konflik yang terkait dua negara, Indonesia dan Singapura. Penambangan pasir laut di perairan sekitar Kepulauan Riau yakni wilayah yang berbatasan langsung dengan Singapura, telah berlangsung sejak tahun 1970. Kegiatan tersebut telah mengeruk jutaan ton pasir setiap hari dan mengakibatkan kerusakan ekosistem pesisir pantai yang cukup parah. Selain itu mata pencaharian nelayan yang semula menyandarkan hidupnya di laut, terganggu oleh akibat penambangan pasir laut. Bagi pemerintah Indonesia mungkin masalah ini luput dari perhatian, tapi bagi para nelayan ini adalah ancaman serius bagi perekonomian mereka. Orang-orang yang menggantungkan hidupnya dengan membuka keramba dan mencari ikan di laut semakin sulit dalam memperoleh hasil. Alhasil, kampung-kampung nelayan disekitar kepulauan Riau bisa terancam punah dan berganti profesi pekerjaan untuk lebih tertarik menjadi “budak” di negeri yang menyengsarakan mereka.
Sebanyak 50.000 kapal melintasi Selat Melaka setiap tahunnya, mengangkut antara seperlima dan seperempat perdagangan laut dunia. Oleh karena lebar Selat Melaka hanya 1,5 mil laut pada titik tersempit, yaitu Selat Phillips dekat Singapura, ia merupakan salah satu dari kemacetan lalu lintas terpenting di dunia. Semua faktor tersebut menyebabkan kawasan itu menjadi sebuah target pembajakan dan kemungkinan target terorisme, lokasi geografis Selat Malaka menjadikannya rapuh terhadap praktik perompakan. Pembajakan di Selat Melaka menjadi masalah yang mendalam akhir-akhir ini, meningkat dari 25 serangan pada 1994 hingga mencapai rekor 220 pada 2000. Lebih dari 150 serangan terjadi pada 2003. Jumlah ini mencakup sekitar sepertiga dari seluruh pembajakan pada 2003. Dan Malaysia yang menjadi daerah tujaun wisata utama di daerah Asia Tenggara, bisa terancam kestabilannya, sebab turis asing akan berfikir dua kali jika melihat keadaan di selat Malaka—yang menjadi urat nadi transportasi di Malaysia—dalam keadaan tidak aman.
Internasional Maritime Organization (IMO) menyatakan bahwa aksi perompakan yang terjadi di perairan Asia Pasifik, khususnya kawasan Asia Tenggara adalah yang tertinggi di dunia. Pelaku perompakan tidak hanya menggunakan senjata tradisional, tetapi juga senjata api dan peralatan berteknologi canggih. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan, membutuhkan sistem pertahanan yang mampu mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah NKRI sebagai satu kesatuan pertahanan untuk menjaga dan melindungi dari segala bentuk ancaman.[9] Sistem pertahanan  negara yang kuat bukan saja mampu menjaga kehormatan bangsa, namun juga menjadi instrumen yang efektif untuk bargaining position dalam hubungan antarbangsa.
Guna mewujudkan kondisi tersebut disamping menuntut tersedianya prajurit yang profesional, diperlukan juga dukungan alat peralatan/sarana pertahanan yang dapat diandalkan sejajar dengan perkembangan teknologi dan perkiraan tingkat ancaman yang dihadapi, sebab dari data terakhir diketahui perompakan 15% dari perompakan di dunia, (diperkirakan 55 kasus merunut Sigi, SCTV 28 Agustus 2005) terjadi di selat Malaka dan sejak Februari tercantum paling atas dalam daftar perompakan laut internasional. Tiap minggu dilaporkan terjadinya perompakan (Sumber radio Netherland, Juli 2005).

Teori Kekuatan Maritim dan Mazhab Determinime
Membicarakan Geopolitik alangkah lebih baik jika kita mengenal definisinya dahulu. Teori Geopolitik tak lain merupakan ilmu yang mempelajari gejala politik ditinjau dari sudut pandang aspek geografi atau bumi. Di dalam kamus politik karangan B. N. Marbun dikatakan bahwa geopolitik adalah ajaran yang berpendapat bahwa politik yang dijalankan suatu negara bertalian erat dengan sifat-sifat geografis daerah yang didiaminya. Dalam prakteknya, pengetahuan ini sering dijadikan alat oleh anasir-anasir (pihak yang hendak melebarkan dearah negaranya dengan memasukkan negara kecil di sekelilingnya ke dalam kekuasaannya)[10].
 Sedangkan geopolitik menurut Frederich Ratzel : Ilmu Bumi Politik, mempelajari geografi dari aspek politik. Rudolf Kjellen: Geopolitik, mempelajari fenomena politik dari aspek geografi[11]. Adapun pakar yang sering mengemukakan teori ini salah satunya adalah Karl Haushofer. Teori Haushofer ini lalu berkembang di Jerman tepat ketika Adolf Hitler berkuasa. Juga di Jepang pada Hako Ichiu yang berlandaskan semangat fasisme dan militerisme.
Kasus konflik di Malaka, tiga negara yang dibahas dalam makalah ini pun belum pernah menunjukan tanda-tanda akan memulai taktik politik Labensraum seperti saat Hitler berusaha menganeksasi negara-negara disekitarnya. Tapi jika pertanyaannya apakah ketiga negara ini siap untuk bertempur, jawabannya bisa “ya”, sebab dimungkinkan sekali keterancaman integritas msing-masing negara dapat terancam, sebagai contoh yang paling berkepentingan dengan urusan itu adalah Singpura (negaranya kecil dan dikelilingi dua negara lainnya) pasti akan merasa sangat terancam. Meskipun juga sebenarnya, peperangan senjata itu sangat dihindari, nampaknya kekeraskepalaan dari tiga negara ini dan klaim masing-masing yang kuat terkait kepentingan ekonomi dan batas wilayahnya akan berlangsung lama dan cenderung menimbulkan ekskalasi konflik yang lebih besar. Dengan ini jelas, bahwa keadaan geografis sangat mendorong kegiatan politik suatu negara, tidak hanya masalah kepentingan ekonomi, namun juga harga diri dan integrasi bangsa.
Teori Kekuatan Maritim yang dicanangkan oleh Sir W. Raleigh, bertepatan dengan kebangkitan armada Inggris dan Belanda yang ditandai dengan kemajuan teknologi perkapalan dan pelabuhan serta semangat perdagangan yang tidak lagi mencari emas dan sutera di Timur semata-mata (Simbolon, 1995: 425). Pada masa ini pula lahir tentang pemikiran hukum laut internesional yang berlaku sampai tahun 1994 (setelah UNCLOS 1982 disetujui melalui SU PBB). Menurut Sir W. Raleigh: Siapa yang kuasai laut akan kuasai perdagangan dunia/kekayaan dunia dan akhirnya menguasai dunia, oleh karena itu harus memiliki armada laut yang kuat. Sebagai tindak lanjut maka Inggris berusaha menguasai pantai-pantai benua, paling tidak menyewanya. Sedangkan Alfred T. Mahan: Laut untuk kehidupan, sumber daya alam banyak terdapat di laut, oleh karena harus dibangun armada laut yang kuat untuk menjaganya.
Teori kekuatan maritime yang diungkapkan diatas, dapat menjelaskan fenomena dan konstelasi yang sedang terjadi di selat Malaka. Ini bukanlah cerita baru tentang perebutan pelabuhan dan perairan, namun permasalahannya semakin genting pada saat masing-masing negara yang berseteru sudah berdaulat dan glonalisasi semakin mendorong tiap negara berhubungan dengan negara lainnya. Singapura, Indonesia, dengan Batam dan pelabuhan lain di Aceh, serta Malaysis dengan Johornya, terlihat tidak bersaing begitu sengit sampai saat ini. Namun sesungguhnya, masing-masin kawasan tersebut terus bersaing agar peabuhannyalah yang terbaik. Sebab benar, bahwa emas tidaklah lagi menjadi ukuran kekayaan suatu bangsa seperti teori-teori merkantilisme, tapi penguasaan teritorial kini bisa menjadi salah satu parameternya juga. Konstelasinya bisa kita lihat, bahwa Malaysia lebih menjanjikan dan paling banyak di datangi turis asing setiap tahunnya dari pada Indonesia dan Singapura.
Akirnya pendekatan strategi geografi kaitannya hubungan dengan lingkungan seperti mazhab determinisme yang menjelaskan bahwa lingkungan mempengaruhi negara, dapat mejadi alasan kuat kenapa ekskalasi konflik di selat Malaka sangat berpotensi untuk meluas. Indonesia sebenarnya kesulitan dalam mengelola perairan lautnya, sebab disamping luas wilayahnya yang sangat luas dan terbentang hampir sepanjang Asia Tenggara, kekuatan maritimnya juga masih sangat lemah,alautsista yang dimiliki kualitasnya belum baik, meski jumlah personil militernya mencukupi. Kontradiksi lainnya juga dialami Indoonesia dalam hal pembinaan watak bangsa. Keadaan iklim dan kontur geografis Indonesia sebenarnya sangat memungkinkan untuk menjadikan Indonesia sebagai bangsa dan berwatak maritim. Namun yang terjadi adalah lain, kita lebih terkenal sebagai bangsa yang agraris, hal itu bisa dilihat dari setidaknya kehidupan sebagai seorang petani (lebih banyak) lebih menjanjikan ketimbang menjadi nelayan. Akibatnya banyak nelayan di Sumatera beralih profesi kebidang yang lain.
Kesimpulan dan Solusi yang Dapat Ditawarkan
Kesuburan tanah Indonesia jangan-jangan telah menurunkan watak maritim yang menjadi salah satu ciri bangsa ini. Inilah selentingan yang penulis dan beberap orang lainnya mungkin dapat katakan setelah melihat dan menimbang, serta juga mengevalusi konstelasi politik di selat Malaka sampai saat ini. Negara Indonesia berada dalam posisi yang kurang menguntungkan jika dibandingkan dua negara lainnya. Sejarah kita memang gilang-gemilang jika bicara selat Malaka dahulu kala, apalagi jika melihat dari sisi geoplolitik dan besarnya perairan Indonesia di Malaka jika dibandingkan dengan Malaysia apalagi Singapura.
Dalam hemat penulis, sebenarnya kita memang tidak diuntunkan lebih banyak saat ini, tapi kita lah yang punya posisi tawar lebih besar dan bisa lebih tenang ketimbang dua negara lainnya. Lihat saja kasus-kasus penyerobotan garis batas negara, nelayan yang ditangkap, dan pengerukan pasair untuk reklamasi pantai, semuanya itu cenderung lebih banyak dilakukan oleh Malaysia dan Singapura yang notabene negaranya lebih maju dibandingkan Indonesia. Konflik pasti akan terus meruncing dan mengganggu kestabilan ekonomi dunia, setidaknya nanti meskipun saat ini baru sampai tahap berpotensi ”konflik”. Maka hal yang sekarang bisa kita lakukan adalah bagaimana dan apa yang bisa Indonesia dan negara lainnya perbuat guna mengantisipasi dan mereduksi potensi konflik tersebut.
Pertama adalah menggalakkan pendidikan maritim yang berbasis keseimbangan dengan kehidupan agraris. Hal ini suda jelas diungkapkan dibagian sebelumnya, bahwa Indonesia sepertinya sudah kehilangan watak maritimya. Untuk itu, dari tingkat sekolah dasar dan lanjutan harus mulai banyak memasukkan kurikulum kemaritiman di samping kurikulum kewirausahaan yang saat ini sedang gencar dilakukan. Harapanya adalah agar wawasan kebangsaan dan pertahanan nasional kita bisa dapat terus ditingkatkan dan benar-benar menunjukan karakter sebagai sebuah bangsa kepulauan.
Kepemimpinan dan masalah ekonomi juga perlu diutamakan, kita belum lagi menemukan seorang pemimpin yang tegas dan berani mengambil sikap seperti Sekarno[12] dalam hal permasalahn batas negara, akhirnya karena posisi tawar dan diplomasi kita yang lemah, beberapa daerah dan pulau di Indonesia banyak yang diklaim oleh negara-negara tetangga. Sisi ekonominya adalah pembangunan jalur ekonomi dan transportasi laut alternatif pengganti selat Malaka. Kebijakan ekonomi pada dasarnya merupakan keputusan politik karena mempengaruhi distribusi kekayaan dan pendapatan dalam masyarakat.[13] Maka perlu ada kebijakan politik pengaktifan lagi jalur laut seperti selat Sunda misalnya. Dahulu selat Sunda pernah begitu Berjaya dan dikenal oleh bangsa-bangsa asing yang melakukan perdagangan ke Indonesia, sekarang tugasnya adalah membangunkan kembali memori tersebut yang lama telah terpendam. Sebab, jika hal ini bisa dilakukan, bisa sangat mungkin pula sebuah lagu anak-anak yang lama mulai ditinggalkan “nenek moyangku seorang pelaut” dapat lebih meresap dijiwa setiap warga negara, sering dinyanyikan dan begitu menjiwai semangat perjuangan diplomasi yang selama ini menuai banyak dikritik.



Daftar Pustaka
Alfian. 1986. Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia. Jakarta: Gramedia
Marbun, B.N. 2005. Kamus Politik. Jakarta: Sinar Harapan
Ricklefs. M.C. 1999. Sejarah Indonesia Modern. Jogjakarta: Gajah Mada University Press
Surbakti, Ramlan. (2007). Memahami ilmu politik (cet. ke-6). Jakarta: Grasindo

Sumber Jurnal dan Internet :
Drh. Wiku Adisasmito, M.Sc, Ph.D, Analisis Politik Internasional dan MDGs, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, 2008, tanpa penerbit.
Marsda TNI Eris Herryanto, M.A  (Dirjen Ranahan Dephan RI), Kemandirian  Industri Pertahanan Dalam Negeri  Untuk Mendukung Pertahanan Negara , Yudhagama Jurnal No. 84 tahun XXIX edisi September 2009
http://yanel.wetpaint.com/page/Geopolitik, pada tanggal 20 Maret 2011, pukul 20.22
12 Pulau di Selat Malaka Rawan Konflik, dikutip dari http://beritasore.com/2009/01/07/12-pulau-di-selat-malaka-rawan-konflik/, pada tanggal 21 Maret 2011, pukul 15.45




[2] Kuliah Geopolitik dan Strategi Keamanan, disampaikan pada tanggal 5 Maret 2011
[3]MC  Ricklefs, 1999, Sejarah Indonesia Modern, Jogjakarta: Gajah Mada University Press, hal. 33

[4] Perhatikan juga bagaimana komposisi penduduk di Malaysia dan Singapura yang banyak terdiri dari unsure etnis China. Begitu juga di pesisir timur pulau Sumatera, banyak lahir pemukiman-pemukiman China dan Arab sebagai bentuk asimilasi dan akulturasi yang berlangsung dalam proses yang panjang.
[6] ibid
[7] 12 Pulau di Selat Malaka Rawan Konflik, dikutip dari http://beritasore.com/2009/01/07/12-pulau-di-selat-malaka-rawan-konflik/, pada tanggal 21 Maret 2011, pukul 15.45
[8] Drh. Wiku Adisasmito, M.Sc, Ph.D, Analisis Politik Internasional dan MDGs, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia 2008, tanpa penerbit.

[9] Marsda TNI Eris Herryanto, M.A  (Dirjen Ranahan Dephan RI), Kemandirian  Industri Pertahanan Dalam Negeri  Untuk Mendukung Pertahanan Negara , Yudhagama Jurnal No. 84 tahun XXIX edisi September 2009

[10]B.N  Marbun,  Kamus Politik. Jakarta: Sinar Harapan, 2005, hal.179
[11]Diakses dari  http://yanel.wetpaint.com/page/Geopolitik, pada tanggal 20 Maret 2011, pukul 20.22

[12] Pemimpin yang bertipe “pengemban solidaritas”, atau solidarity maker yang mementingkan dinamika hubungan emosionol dengan masyarakat, seperti melakukan semangat persatuan dan jiwa revolusioner. Tipe pemimpin seperti in dapat dilihat pada Alfian, Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia, Jakarta: Gramedia, 1986, hal. 275
[13] Ramlan Surbakti, Memahami ilmu politik (cet. ke-6). Jakarta: Grasindo, 2007, hal. 217

Read Users' Comments (0)

0 Response to "“Konstelasi Potensi di Perairan Selat Malaka: Konflik Indonesia, Malaysia, dan Singapura”"

Poskan Komentar